Pesawaran – Pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menimpa UPTD SDN 04 dan UPTD SDN 08 di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, tengah menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform media sosial. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Faju Nusantara, Raden Bagus Satria S.H., M.H., angkat bicara dan menyampaikan tanggapan resmi organisasinya.
Minggu 01/03/2026.
“Dugaan penyimpangan dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini sungguh memprihatinkan,” ujar Raden Bagus Satria dalam konferensi pers yang digelar di kantor pusat organisasi , Bandar Lampung, Sabtu (28-2-2026). Ia menegaskan bahwa dana BOS memiliki peran krusial dalam mendukung operasional sekolah, mulai dari pembelian buku pelajaran, perbaikan fasilitas, hingga kebutuhan lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
“Kita tidak bisa mengizinkan dana yang seharusnya bermanfaat bagi anak-anak kita ini disalahgunakan. Faju Nusantara mendukung sepenuhnya penyelidikan yang akan dilakukan oleh pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran. Proses hukum harus berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa ada unsur paksaan atau pilih kasih,” tegasnya.
Raden Bagus Satria,S.H.,M.H juga menambahkan bahwa selain mendukung penyelidikan, Faju Nusantara juga akan , melaporkan secara Resmi atas dugaan dari beberapa kepala sekolah di kecamatan kedondong,.Ke insfektorat , Kejari .,ke dinas pendidikan dan juga ke DPRD komisi IV
. “Kita ingin mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan dengan cara meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengelola keuangan sekolah,” ujarnya.
Ia berharap bahwa kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dana pendidikan. “Integritas dalam pengelolaan dana publik adalah tanggung jawab bersama. Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan dan memastikan bahwa setiap rupiah dana pendidikan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan pendidikan bangsa,” pungkasnya.
Saat ini, masyarakat menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran dan mengambil tindakan yang sesuai jika dugaan penyimpangan tersebut terbukti benar. Tutup nya.
