Pawarta : Agus Nugroho
Cipatat, KBB – Wakil Ketua DPR RI, H. Cucun Ahmad Syamsurijal, memanfaatkan masa reses pertama Tahun 2025–2026 dengan menyerap sejumlah aspirasi masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan reses tersebut digelar di Gedung Pusdapi, Desa Mandalasari, Kecamatan Cipatat, pada Sabtu (11/10/2025).
Salah satu aspirasi utama yang mencuat dalam pertemuan tersebut datang dari Ketua APDESI Kecamatan Cipatat, Sunaryo, yang menyoroti kondisi dua saluran irigasi penting di wilayahnya, yakni D.I Rajamandala dan D.I Pasirangin.
“Keberadaan dua saluran irigasi itu sangat perlu dilakukan normalisasi serta perbaikan gorong-gorong atau TPT di wilayah rawan,” ujar Sunaryo usai acara.
Ia menjelaskan, saat ini banyak lahan pesawahan di Kecamatan Cipatat yang menjadi kurang produktif akibat air yang tidak dapat mengalir maksimal ke lahan pertanian.
“Banyak petani mengeluhkan minimnya pasokan air ke sawah, sehingga tidak dapat lagi ditanami padi. Sekalipun dipaksa ditanam, tak jarang justru berujung pada kerugian,” jelasnya.
Sunaryo menambahkan, normalisasi saluran irigasi menjadi hal mendesak karena berpengaruh terhadap lahan pesawahan di sembilan desa.
D.I Pasirangin mengairi sawah di lima desa, sementara D.I Rajamandala mengaliri sawah di empat desa lainnya.
Menanggapi hal tersebut, H. Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama yang menyangkut peningkatan sektor pertanian di daerah pemilihannya.
“Kalau memang benar ini irigasi sekunder, maka harus masuk dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK). Tapi karena DAK saat ini ditiadakan, maka harus diusulkan melalui Kementerian Pertanian,” ujarnya.
Cucun menuturkan, nantinya tim teknis dari Kementerian PUPR akan turun langsung mengecek kondisi di lapangan, termasuk faktor sedimentasi dan panjang saluran yang perlu diperbaiki.
“Saya belum tahu bentuk proposalnya seperti apa. Karena kalau melalui Inpres atau Banpres, usulannya harus langsung dari bupati. Saya sebagai aspirator akan menyampaikan ke kementerian terkait, tapi yang mengerjakan tetap Kementerian PUPR. Skemanya berbeda dengan DAK,” jelasnya.
Politisi PKB tersebut juga mengapresiasi semangat para kepala desa dan masyarakat yang aktif menyampaikan gagasan serta aspirasi dalam kegiatan reses kali ini.
“Luar biasa! Dalam berbagai reses, saya baru menemukan pemikiran-pemikiran bagus seperti ini. Para kades dan masyarakat benar-benar memperjuangkan kepentingan warganya,” puji Cucun.
Ia menilai, penguatan database pertanian menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran.
“Kalau database-nya tertib, kita bisa tahu mana petani asli, mana penggarap, dan lainnya. Indonesia ini punya sumber daya alam besar, anggarannya juga kuat untuk ketahanan pangan. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa betul-betul mandiri pangan,” pungkasnya.
Wakil Ketua DPR RI Serap Aspirasi Petani Cipatat, Soroti Perbaikan Dua Saluran Irigasi
Pos terkait
