Jakarta , [04/12/24] – Proyek rehabilitasi gedung kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2024 tengah menjadi sorotan. Tim Media menemukan indikasi penggelembungan anggaran dalam proyek yang dikerjakan oleh PT. Dinar Konstruksi Utama ini.
Salah satu temuan yang mencurigakan adalah penempatan papan proyek yang disembunyikan, sehingga informasi proyek tidak mudah diakses publik. Hal ini jelas melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Setelah ditelusuri, nilai kontrak proyek tersebut terungkap: Rp 14.546.580.385, atau sekitar Rp 8.241.688/m2 untuk luas bangunan 1.765 m2.
Angka ini jauh di atas standar harga satuan tertinggi pembangunan gedung kantor yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta dalam Keputusan Nomor 886 Tahun 2023, yaitu Rp 7.430.000/m2. Perbedaan harga yang signifikan ini menimbulkan dugaan adanya penggelembungan anggaran.
Lebih lanjut, penelusuran di situs LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan APBD sebesar Rp 14.556.848.500 untuk proyek ini. Proses pemilihan penyedia menggunakan metode e-purchasing melalui sistem e-katalog. Menariknya, sub klasifikasi Konstruksi Gedung perkantoran BG 002 PT. Dinar Konstruksi Utama ditetapkan pada 8 Mei 2024, sementara pemilihan dilaksanakan pada Juni 2024. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya kesepakatan antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan PT. Dinar Konstruksi Utama sebelum pengumuman di e-katalog.
Menanggapi temuan ini, menghimbau Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dan penggelembungan anggaran ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan bebas dari korupsi.
(S. Panjaitan / Irwan. T)
