Pati – Sempat viral dalam berita ini, Adanya kemacetan panjang yang terjadi di Juwana- Batangan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, diharapkan pejabat terkait untuk bisa memberikan solusi penanganan antrian panjang itu. Hal itu disampaikan Komisaris Lingkar TV Supriyadi melalui sambungan telepon saat diwawancarai KUASAKATACOM, Minggu (5/2/2023).
Hal itulah yang mendasari reporter Lingkar TV untuk menanyakan penanganan kemacetan di Pati itu saat bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, beberapa waktu lalu.
Alih-alih mendapatkan jawaban dari orang nomor satu di Jateng itu, Ganjar malah mempertanyakan media tempat bernaung sang reporter sembari mengatakan medianya tidak jelas.
“Media itu kan sebenarnya corong bagi masyarakat, artinya ketika ada kemacetan ini sudah jadi tugas pejabat untuk memberikan solusi. Bukan terus melemparkan dengan bahasa-bahasa yang tidak etis, kemudian melukai hati wartawan atau melakukan sesuatu hal yang seolah itu membuat wartawan ini tidak punya nyali,” kata Supriyadi.
Supriyadi mengingatkan Ganjar itu pejabat negara,”Dan apa yang disampaikan oleh PWI (Jateng) itu betul banget, sebenarnya Pak Ganjar itu kan sudah tahu tentang UU Pers no 40 Tahun 1999. Menghalang-halangi tugas wartawan, untuk meliput itukan ada sanksinya,” ucapnya.
Supriyadi menandaskan bahasa yang disampaikan Gubernur Jateng itu seperti bukan pejabat. “Dia itu juga perlu media, tidak etis ketika dia melemparkan bahasa yang sekiranya melukai awak media atau wartawan itu sendiri,” sambungnya.
Kalau saya pribadi selaku Komisaris Lingkar TV, dengan ucapan Pak Ganjar ini tidak membuat saya semakin melemah.
“Tidak, saya tetap sesuai tupoksi dan sesuai kode etik jurnalistik. Dan perusahaan kami legalitasnya sudah ada, kantornya ada. Kalaupun dianggap kurang cetho (jelas), silahkan diklarifikasi, dicek dan diuji seperti itu. Tidak terus diucapkan di depan orang-orang, dihadapan jurnalis kayak gitu,” bebernya.
Supriyadi mengungkapkan pertanyaan yang diajukan reporternya itu sebetulnya simpel. “Pertanyaan itu kan umum, untuk masyarakat. Jalan rusak itu umum, dia (Ganjar) tinggal jawab enak to. Saya kira itu, jadi ucapan Pak Ganjar itu seperti orang ngarit, jadi harusnya tidak itu yang diucapkan,” ujarnya.
Ia menambahkan Lingkar TV juga sebelumnya memberitakan berita-beritanya tentang Ganjar Pranowo dengan baik. “Jadi sebenarnya tidak ada persoalan, tapi kenapa wartawan kami seolah-olah ada perlakuan diskriminasi. Padahal kita juga mengontrol anggota-anggota kami yang di lapangan,” kata Supriyadi yang dulunya juga reporter lapangan.
“Saya sendiri itukan mantan jurnalis televisi, jadi saya juga pengalaman. Saya tidak pernah melakukan sesuatu hal yang memojokkan pejabat, kita juga membuat berita yang tidak hoaks dan yang seimbang (cover both side),” ucapnya.
Oleh karena itu Supriyadi berharap agar Ganjar harus menunjukkan sikap dan apa yang sebenarnya diucapkan itu kurang pas.
Lingkar TV, sambung Supriyadi akan menempuh berbagai cara untuk mengawal kasus tersebut. “Kami akan melaporkan Pak Ganjar ke Kemendagri, Mabes Polri, dan Dewan Pers. Kita akan melakukan itu, karena apa yang disampaikan Pak Ganjar itu, mendiskriminasikan perusahaan kami,” terangnya.
Laporan saya Insyaallah dua, satu Pak Ganjar sebagai pejabat negara telah melukai dan melakukan perbuatan yang tidak mengenakkan yang telah dilontarkan. Yang kedua terkait diskriminasi terhadap wartawan kami, poin-poin itu nanti biar kami juga koordinasi dengan Dewan Pers,” katanya.
Lingkar TV hingga saat ini, ditegaskan Supriyadi terus melakukan update terkait pembangunan jembatan Juwana dan perbaikan jalan di Batangan. “Banyak jalan yang hingga kini belum diperbaiki, sehingga banyak masyarakat yang berkeluh kesah. Bahkan hampir tiap hari para pengguna jalan mengeluhkan hal itu,” ucapnya.
Supriyadi juga mengingatkan dampak pembangunan jalan itu juga menyebabkan banyak debu berterbangan sehingga para penjual nasi di jalan itu jadi sepi. “Ini dampaknya banyak, kenapa dia selaku gubernur tidak melakukan penyemprotan untuk menghindari jalan berdebu, seharusnya dia harus peka terhadap jalan nasional itu,” pungkasnya.
Terkait hal itu, sebelumnya Wakil Ketua Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah Bidang Pembelaan wartawan, Zaenal Petir mengingatkan Ganjar selaku seorang gubernur sebagaimana dalam PP 33 Tahun 2018 adalah pejabat yang mewakili pemerintah pusat di daerah. Ia bertugas mewakili presiden sehingga mestinya bersikap bijaksana.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar sungguh tidak etis dan sungguh merendahkan martabat jurnalis. Padahal pertanyaan yang disampaikan jurnalis itu pertanyaan bagus kok,” ungkap Zaenal.
Lebih lanjut menurut Zaenal jurnalis tersebut telah menjalankan tugasnya. Karena pers harus menjalan fungsinya yaitu edukatif, informatif dan kontrol sosial.
Dilain sisi awak media juga menemui semua media-media lainnya yang sangat menjamur di negeri ini, pada intinya pejabat-pejabat yang notabene punya mitra media khusus (pribadi) silahkan, akan tetapi jangan terus sombong, se enaknya melontarkan kata-kata jawaban saat di mintai keterangan pada media lainnya karena seluruh media adalah petugas kontrol sosial. Jadi harapan kita semua media yang ada di Nusantara ini, tetaplah berhati-hati dalam berucap, lebih-lebih ucapan itu nylekit (menyakitkan -red).
(Sumber : Lingkar TV)